Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang mejadi dasar hukumnya masing-masing baik yang berada di pusat maupun daerah.
Dalam rangka pengembangan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang PPNS sebagai pelaksana penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, diperlukan adanya Sekretariat PPNS di setiap Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pengkoordinasian, fasilitasi, pendataan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Sebagai penegak Peraturan Daerah, PPNS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan hukum di daerah. Saat ini peran serta eksistensi PPNS dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta penegakan hukum di daerah masih belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah PPNS, kurangnya koordinasi dan pembinaan, serta penempatan PPNS yang tidak sesuai dengan bidang yang ditangani. Berdasarkan hal tersebut, dengan terbentuknya sekretariat PPNS di setiap Kabupaten/Kota, tentu saja akan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang saat ini tengah dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.
“Terkait pembentukan Sekretariat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Sekretariat PPNS Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 21 Juni 2023, maka kami akan melakukan penyesuaian dalam penyusunan jenis regulasi serta penyesuaian terhadap susunan keanggotaan sekretariat yang saat ini telah terbentuk. Kami berharap koordinasi ini dapat terus dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas anggota PPNS kami yang mungkin belum seluruhnya mengetahui informasi-informasi terkini seputar pelaksanan tugas dan fungsi PPNS dalam menegakkan peraturan daerah. 25/7